NEWS

Penyerapan Dana Desa Tercepat, Bupati Poso Bakal Terima Penghargaan

Sintuwuraya.com, Poso – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso, Basuki Rachmat, menyatakan kabupaten Poso, menjadi wilayah yang tercepat dalam penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2017.
 
Suasana pertemuan antara Bupati Poso Darmin Sigilipu dengan KPPN Poso
 
“Ini Dana Desa sudah kita konfirmasi ke Kanwil yang membawahi seluruh propinsi. Di propinsi Sulteng ini, bahwasanya kabupaten Poso itu nomor satu di penyalurannya. Untuk pemanfaatannya, tergantung dari desa,” ujar Basuki Rachmat, saat dimintai tanggapannya terkait penyerapan DD di kabupaten Poso.
 
Karena itu menurutnya, sebagai wilayah yang tepat waktu dalam penyaluran DD, maka Pemda kabupaten Poso akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi, yang akan diberikan kepada Bupati Poso.
 
Basuki Rachmat yang didampingi dua kepala seksi di KPPN Poso, Sukardi dan Herlin, atas nama Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, bertemu dengan Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, diruang kerjanya Kamis 14 September 2017 siang. 
 
Kunjungan mereka tersebut, selain untuk melakukan silaturahmi, juga dilakukan untuk menyampaikan secara langsung kepada Bupati Poso, bahwa penyaluran DD tahap kedua sebesar 40%, sudah dilakukan pada Rabu 13 September 2017, sejumlah Rp. 111 Miliar.
 
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=c2iXBplAafs[/embedyt]
 
Menurut Basuki Rachmat, sesuai ketentuan, proses DD tahap kedua disalurkan sejumlah 40% dari total keseluruhan. Sedangkan 60% sisanya akan disalurkan jika syarat yang ditentukan telah terpenuhi.
 
Yang dimaksudkannya adalah untuk realisasi program desa harus mencapai 75%, dengan
capaian outputnya minimal 50%. Selain itu, dana yang dicairkan desa harus sudah keliatan di infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat.
 
Menurut Bupati Darmin, pihaknya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang membantu mewujudkan keberhasilan tersebut. “Mudah-mudahan apa yg kita lakukan dalam struktur organisasi yang kita benahi bisa menjadi lebih baik. Disini saya menekankan fokus utama kita adalah bekerja. Semoga Poso dari waktu ke waktu semakin baik,” ujarnya, didampingi  Sekdakab Poso Joksan Lakukua, Kaban Keuangan dan Aset Kabupaten Poso Nolly Tandawuya, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Suharto Kandar.
 
Menurut Bupati Darmin, pihaknya bersyukur atas hasil yang baik dari perubahan yang sudah dilakukan. “Saya bersyukur bahwa di tahun 2017, dengan adanya struktur organisasi yang baru, ada beberapa pejabat kita, istilahnya ada penggantian pejabat. Sehingga ada peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dibidang masing-masing. Terbukti ditahun ini dari hasil penilaian KPPN, Poso menjadi kabupaten yang pertama dalam penerapan anggaran yang sudah mencapai 90 persen. Dibanding daerah lain, kita boleh berbangga hati,” ujar Bupati Darmin.
 
Hal tersebut tidaklah berlebihan. Sebab dari 181 KPPN yang tersebar di penjuru negeri, dan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan, KPPN Poso termasuk yang melakukan penyaluran DD tercepat. Poso telah mencapai diatas 75% untuk lampiran realisasi.
 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 169/PMK.01/2012, tugas KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 
Dalam pasal 19 PMK nomor 190/PMK.05/2012, disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Olehnya pada tahun 2017 ini, KPPN masing-masing daerah diberikan tugas untuk menyalurkan langsung anggaran DD. (Mitha)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close