CENTRAL CELEBESHEADLNE NEWS

Rekomendasi Dewan Pers Jadi Dasar Laporan Polisi Bupati Poso

SINTUWURAYA, POSO – Beredarnya pemberitaan yang menuding Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu mengabaikan Undang-Undang Pers terkait dengan laporan polisi yang dilakukan pihaknya, atas sebuah pemberitaan yang dianggap merugikan pribadi Bupati Darmin, mendapat tanggapan dari Kabag Humas Pemda Poso, Drs Armol Songko.

Menurut Armol, langkah yang dilakukan Bupati Darmin telah berdasarkan mekanisme yang ditentukan, yakni merujuk pada penegasan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Saya setuju jika dikatakan pemahaman terkait Undang-undang Pers harus dimiliki oleh semua pejabat publik, apalagi bagi seorang Kepala Daerah. Pada dasarnya Pemda Poso dalam hal ini Bupati Poso menerima kritikan. Tetapi yang saya mau tegaskan adalah, kerugian nama baik yang harus dipulihkan oleh seorang bupati adalah penting dan harus. Sehingga ranah hukum menjadi suatu pilihan yg tepat, akibat pemberitaan negatif yang berulang-ulang,” ujar Armol, saat dikonfirmasi Minggu (2/6).

Bagi Armol, upaya hukum yang dilakukan Bupati Poso Darmin Sigilipu, dengan melaporkan Harian Nuansa Pos ke Polda Sulteng, yang kemudian mendapat kritik keras dari Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK), adalah sesuatu yang wajar.

Namun menurutnya, seseorang tidak seharusnya melakukan kritik dan menuding tanpa dasar dan alasan yang jelas. Apalagi harus menggunakan media massa untuk memberikan tanggapan, terhadap apa yang sudah lebih dahulu dilakukan.

“Saya yakin Pak Bupati paham dengan ketentuan Undang-undang Pers. Mengetahui bahwa pihak yang dirugikan dalam suatu pemberitaan, mestinya mengunakan hak jawab, hak koreksi atau melaporkan ke Dewan Pers. Dan itu sudah pernah dilakukan. Sehingga jika kemudian Bupati Poso melaporkan kerugian terhadap pemberitaan dimaksud kepada Polisi, karena memang ada dasarnya. Rekomendasi dari Dewan Pers menjadi dasar,” tandas Armol.

Sebelumnya, Bupati Poso Darmin Sigilipu melalui kuasa hukumnya, telah melaporkan pimpinan Harian Nuansa Pos, Bayu Alexander Montang dan Pemred Nuansa Pos Irfan Denny Pontoh ke Polda Sulteng, pada akhir bulan Mei lalu. Laporan polisi bernomor LP/158/V/2019/SULTENG/SPKT, tertanggal 28 Mei 2019, menjadi dasar proses hukum terkait pemberitaan dugaan perselingkuhan Darmin Sigilipu, dengan salah seorang staf ASN dilingkup Pemda Poso.

Menurut Bupati Darmin, dirinya merasa dirugikan oleh pemberitaan media tersebut, yang telah mencemarkan nama baiknya, melalui sejumlah pemberitaan tentang isu perselingkuhan dirinya. Apalagi tanpa adanya konfirmasi sebagai ketentuan dalam keberimbangan suatu pemberitaan.

Memang, dalam laporan tersebut, Bupati Darmin Sigilipu tidak menyertakan bukti tahapan atau prosedur yang dilakukan seperti hak jawab. Tetapi pihak Bupati Darmin menyertakan surat rekomendasi dari Dewan Pers, yang membolehkan pihaknya untuk melakukan upaya hukum langsung ke Kepolisian.

Melalui pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers No. 20/PPR-DP/VI/2017 tentang pengaduan Bupati Poso terhadap SKH Nuansa Pos, adalah pegangan pihak Bupati Poso untuk menempuh jalur hukum. Sebab PPR tersebut tidak memiliki batasan waktu.

PPR tersebut dikeluarkan Dewan Pers pada Juni 2017 silam, ketika berita yang dimuat Nuansa Pos berjudul Tak Beretika dan Tidak Sopan, BUPATI POSO MENGHINA GUBERNUR, dinilai merugikan Bupati Darmin.

Dalam PPR itu, Dewan Pers menilai SKH Nuansa Pos dalam menyajikan pemberitaan pada Maret 2017 lalu, merugikan Bupati Poso, tidak memenuhi standar kualitas karya jurnalistik dari aspek teknis maupun etis. SKH Nuansa Pos dinyatakan melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, serta terindikasi melanggar beberapa pasar lainnya dalam UU Pers.

Karena itulah Dewan Pers memberi rekomendasi kepada Pengadu, yakni Bupati Poso untuk mengajukan kembali hak jawab, dan pihak Teradu yakni Nuansa Pos wajib membuat hak jawab tersebut, dengan disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan Pembaca. Itu sudah dilakukan, meskipun pada pemuatan hak jawab ketika itu, ada bagian yang dihilangkan.

Pada bagian akhir rekomendasi Dewan Pers tertulis, apabila rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh Teradu, maka Pengadu atau pihak lain yang merasa dirugikan, akan membawa kasus ini ke proses hukum (pengadilan).
Apabila kesalahan yang sama diulang oleh Teradu terhadap Pengadu, maka Dewan Pers tidak akan menangani permasalahan tersebut. Pengadu dapat langsung menempuh proses hukum tanpa lebih dulu mengadu ke Dewan Pers.

“Itu sudah jelas. Kesalahan yang sama kembali diulang, dan Dewan Pers sudah menyatakan tidak akan menangani permasalah tersebut. Maka, PPR dari Dewan Pers menjadi dasar bagi Bupati Poso untuk melapor ke Polisi. PPR itu kan tidak bersifat temporer, melainkan bersifat dinamis,” tekan Armol.

Terkait dengan nama pimpinan Nuansa Pos Bayu Alexander Montang, yang ikut dalam laporan polisi Bupati Darmin, menurut Armol juga beralasan kuat. Sebab sudah sangat jelas bahwa pemilik koran memiliki intervensi terhadap pemberitaan yang disajikan.

“Jika ada pelaporan balik. Bupati Poso siap hadapi. Nanti pengadilan yang memutuskan. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tentunya Bupati Poso menghormati dan menghargai proses hukum. Kita tunggu saja seperti apa nantinya,” tutur Armol.

Penulis : Mitha

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close